LSM Gempur Desak DPRD laksanakan RDP ke Dua terkait Kepling Tanah 600, Ratusan Warga akan Laporkan Kepling 02, Terkait Pemalsuan Data Dukungan

Medan. ewan Pimpinan Cabang (DPC) Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Peduli Dan Pejuang Rakyat (GEMPUR) Kota Medan Desak Komisi 1, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Medan laksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait Laporan LSM Gempur kota Medan dan Masyarakat kelurahan Tanah 600 kecamatan Medan Marelan.

Menurut Budi Yanto SH, saat dijumpai di kantor DPRD kota Medan, Selasa, (20/6) mengatakan sudah seharusnya RDP ke dua terkait Kepling di tanah 600 dilaksanakan mengingat pelaksanaan RDP yang pertama sudah berlalu dua bulan dan masyarakat sudah menunggu lama.

” Budi desak komisi 1 segera laksanakan RDP ke dua terkait pelanggaran pemilihan Kepling di tanah 600 kecamatan Medan Marelan”. Ucap Budi yang juga ketua LPM kecamatan Medan Belawan.

Kemudian Budi menambahkan jika pada saat RDP pertama dengan komisi 1, telah di rekomendasikan hampir semua anggota DPRD kota Medan yang tergabung dalam komisi 1 minta supaya di ulang karena semua Kepala lingkungan yang hadir dapat menunjukan bukti pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan Kepling-kepling terpilih dan lurah lama pada waktu itu.

Selanjutnya lurah tanah 600 dan Camat Marelan yang yang menjabat sekarang juga telah legowo dan sepakat akan ulang jika terbukti pemilihan Kepling kemarin terbukti terjadi pelanggaran.

Di tempat yang berbeda,  Ratusan Warga lingkungan 02 kelurahan Tanah 600, kecamatan Medan Marelan akan laporkan Riski Kepling 02 yang diduga telah memalsukan dukungan masyarakat di lingkungan tersebut.

Menurut warga yang namanya tidak ingin disebutkan, telah mendapatkan bukti yang akurat terkait pemalsuan dukungan yang dilakukan oleh lingkungan 02 tanah 600.

“Melalui DPC LSM Gempur kota Medan kami akan laporkan saudara Riski Kepling 02 yang kami duga telah memalsukan tanda tangan dan dukungan warga untuk duduk menjadi kepala lingkungan”.

Selanjutnya Warga juga meminta kepada komisi 1 agar segera melaksanakan RDP yang ke dua, dan jika tidak kami akan demo di kantor walikota dan DPRD kota Medan dan ancam boikot pemilu tahun 2024. (Red)