KPU Sumut Hadiri Rakor dan Bimtek Persiapan Logistik Pilkada Serentak tahun 2024
kpu sumut pikada serentak tahun 2024 MEDAN (Akunberita.id) Dalam rangka perispan Pemilihan Kepala Daerah serentak tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024
KPU Provinsi Sumatera Utara menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) dan Bimbingan Teknis (Bimtek) Persiapan Pengadaan Logistik Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 yang dilaksanakan di Jakarta pada tanggal 2 s.d. 9 Juli 2024.
Acara yang diselenggarakan oleh KPU Republik Indonesia ini bertujuan untuk memastikan kesiapan semua pihak terkait dalam pengadaan logistik pemilihan, guna kelancaran dan kesuksesan Pilkada Serentak 2024.
Pada pengarahannya, Anggota KPU Yulianto Sudrajat menyampaikan agar semua jajaran KPU dalam melangkah dan bekerja tetap kompak dan saling mendukung. Selain itu, jajaran KPU juga harus fokus pada tupoksi, khususnya dalam perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik. KPU juga akan membagi kewenangan ke satker dalam pengadaan logistik Pilkada 2024, termasuk untuk Silog, sehingga distribusi dapat terpantau.
Yulianto juga mengingatkan pentingnya menjaga semangat kebersamaan dalam bekerja. “Mari kita mengingat saat mengikuti orientasi tugas, bagaimana jiwa korsa kita teguhkan untuk melangkah bersama dalam bekerja.
Semua harus saling mendukung dalam menyukseskan penyelenggaraan Pilkada 2024,” ujarnya.
Selain itu, Sekretaris Jenderal KPU Bernad Dermawan Sutrisno juga menyampaikan pentingnya soliditas antara Divisi dengan Sekretariat sehingga tahapan dapat berjalan baik, mengingat logistik adalah bahan utama dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada.
Sekretaris Jenderal KPU, Bernad Dermawan Sutrisno, menegaskan kembali pentingnya soliditas antara divisi dengan sekretariat sehingga tahapan dapat berjalan baik.
Ia juga menekankan bahwa logistik adalah elemen utama dalam penyelenggaraan pemilu dan pilkada.
Bernad menyoroti tiga hal penting dalam pengelolaan logistik: tanggung jawab bersama, pengelolaan anggaran tanpa ego sektoral, dan pentingnya konsultasi dengan divisi atau biro di KPU RI.
“Semua jajaran KPU harus dapat saling mendukung dan fokus pada tugas utama dalam menyelenggarakan tahapan demi tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, hingga distribusi logistik ke masing-masing TPS” ujar Bernard.
Selain itu, KPU juga akan membagi kewenangan ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dalam pengadaan logistik Pilkada 2024, mirip dengan pelaksanaan Pemilu 2024 sebelumnya.
Pengadaan logistik akan menggunakan e-katalog untuk efisiensi anggaran, mengingat kemampuan anggaran di setiap daerah berbeda-beda.
Acara ini dihadiri oleh KPU/KIP Provinsi se-Indonesia serta KPU/KIP kabupaten/kota se-Indonesia.
Pos terkait
Tidak ada komentar