MEDAN — Fraksi PAN-PERINDO DPRD Kota Medan meminta pencabutan Peraturan Daerah (Perda) Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan tetap diikuti penguatan kelembagaan masyarakat.
Fraksi menilai penataan regulasi harus memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan di tingkat kelurahan.
Hal itu disampaikan Sekretaris Fraksi PAN-PERINDO DPRD Kota Medan, Binsar Simarmata, SS, MM, dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan, Senin (24/8/2026). Rapat membahas penjelasan kepala daerah atas Ranperda tentang Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen, didampingi Wakil Ketua DPRD Medan Rajudin Sagala dan Zulkarnaen. Hadir Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, Wakil Wali Kota H Zakiyuddin Harahap, Pj Sekda Kota Medan Erfin Fahrurrazi, Plt Sekretaris DPRD Medan Erisda Hutasoit serta jajaran OPD Pemko Medan.
Binsar mengatakan lembaga kemasyarakatan merupakan aset penting dalam membantu pemerintah di tingkat akar rumput. Lembaga tersebut juga menjadi mitra pemerintah dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat.
Perannya, kata dia, mencakup penyusunan rencana pembangunan secara partisipatif, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, hingga menggerakkan gotong royong dan swadaya masyarakat.
“Lembaga kemasyarakatan adalah aset yang dapat berperan strategis dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat grassroot dan merupakan mitra bagi pemerintahan setempat,” ujar Binsar.
Regulasi Harus Selaras dengan Aturan Nasional
Fraksi PAN-PERINDO memahami pencabutan Perda Nomor 2 Tahun 2013 dilakukan karena kebutuhan penataan regulasi dan perkembangan sosial kemasyarakatan.
Binsar menegaskan kebijakan daerah harus selaras dengan aturan pemerintah pusat dan tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.
Menurutnya, penataan tersebut berkaitan dengan sejumlah regulasi nasional, di antaranya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta PP Nomor 47 Tahun 2015.
“Dalam kerangka hukum nasional, aturan daerah tidak dapat bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi di atasnya. Karena itu, penataan regulasi perlu dilakukan agar terdapat kesesuaian dan kepastian hukum,” katanya.
Meski demikian, Fraksi PAN-PERINDO menilai lembaga kemasyarakatan tetap penting sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah dalam pemberdayaan.
Pemko Diminta Perjelas Bentuk Dukungan
Fraksi PAN-PERINDO meminta pencabutan Perda tidak berhenti pada perubahan regulasi. Pemko Medan diminta menyiapkan kebijakan yang memperkuat keberadaan lembaga kemasyarakatan.
“Penataan regulasi ini harus menjadi momentum untuk memperkuat kelembagaan masyarakat, memberikan kepastian hukum, serta memastikan peran dan partisipasi masyarakat di Kota Medan tetap berjalan secara optimal,” ujar Binsar.
Fraksi juga meminta Pemko menjelaskan bentuk dukungan, pembinaan, pemberdayaan dan penguatan kelembagaan masyarakat setelah Perda Nomor 2 Tahun 2013 dicabut.
Binsar menegaskan pencabutan Perda bukan berarti menghapus keberadaan lembaga kemasyarakatan.
“Pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan bukan berarti ditiadakannya lembaga kemasyarakatan. Format dan jenis-jenis apa yang akan diatur dalam regulasi Pemerintah Kota Medan terkait lembaga kemasyarakatan ini? Mohon penjelasan,” tegasnya.
Soroti Lemahnya Lembaga di Kelurahan
Fraksi PAN-PERINDO juga menyoroti kondisi lembaga kemasyarakatan di sejumlah kelurahan yang dinilai masih lemah.
Binsar mengatakan lembaga tersebut telah lama terbentuk, namun belum sepenuhnya mampu menjalankan tugas dan fungsinya.
“Lembaga kemasyarakatan sudah ada sejak lama, namun keberadaannya di setiap kelurahan sangat lemah dan tidak berdaya. Jauh dari harapan sesuai dengan tugas dan fungsinya,” kata Binsar.
Menurutnya, kondisi itu antara lain dipengaruhi intervensi birokrasi mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan hingga pemerintahan di atasnya.
Fraksi PAN-PERINDO meminta lembaga kemasyarakatan diberikan ruang untuk menyampaikan aspirasi, kritik dan masukan secara independen.
Binsar juga mengingatkan agar pimpinan lembaga kemasyarakatan tidak diganti atau diberhentikan hanya karena menyampaikan kritik atau masukan yang berbeda dengan pemerintah setempat.
“Jika berbeda atau memberikan masukan yang bersifat kritik, jangan sampai kemudian pimpinan lembaga kemasyarakatan langsung diganti atau diberhentikan. Hal seperti ini perlu menjadi perhatian serius dalam penataan kelembagaan masyarakat di Kota Medan,” tegasnya.
Setuju Perda Dicabut
Di akhir pandangannya, Fraksi PAN-PERINDO menyatakan mendukung pencabutan Perda Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 untuk selanjutnya dibahas sesuai mekanisme pembentukan peraturan daerah.
Namun, dukungan tersebut disertai harapan agar regulasi baru tidak menghilangkan eksistensi lembaga kemasyarakatan.
Regulasi baru diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat kelembagaan, meningkatkan pemberdayaan serta menjamin ruang partisipasi masyarakat dalam pembangunan Kota Medan.
“Fraksi PAN-PERINDO DPRD Kota Medan mendukung pencabutan Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan untuk dibahas bersama menjadi Peraturan Daerah Kota Medan,” pungkas Binsar.
Fraksi PAN-PERINDO berharap pembahasan Ranperda tersebut menghasilkan regulasi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan sekaligus memperkuat posisi lembaga kemasyarakatan sebagai mitra strategis pemerintah dalam pembangunan Kota Medan.
Penataan regulasi, menurut fraksi, jangan sampai justru mempersempit ruang masyarakat. Lembaga kemasyarakatan harus memiliki kedudukan yang jelas, mandiri dan mampu menjalankan fungsi pemberdayaan masyarakat secara optimal.
