JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong langkah efisiensi dan perampingan struktur Badan Usaha Milik Negara (BUMN), khususnya PLN dan pertamina.
Salah satu langkah yang menjadi perhatian adalah penataan kembali jumlah anak perusahaan BUMN yang dinilai terlalu banyak dan berpotensi menimbulkan tumpang tindih usaha.
Hal itu disampaikan Prabowo di Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Minggu, (9/8). mala. Intruksi ini disampaikannya langsung kepada Dirut Pertamina Simon Aloysius Mantiri dan beberapa Menteri yang hadir
Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menyampaikan kebijakan tersebut bukan semata-mata bertujuan mengurangi jumlah perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk menciptakan struktur usaha yang lebih sehat. Anak perusahaan yang memiliki bidang usaha serupa, tidak produktif, atau tidak lagi memiliki fungsi strategis berpotensi untuk digabungkan, dialihkan, maupun ditata ulang.
“Langkah tersebut dinilai penting mengingat sebagian BUMN memiliki struktur kelompok usaha yang cukup besar dengan banyak anak dan cucu perusahaan. Kondisi itu dalam sejumlah kasus dapat membuat pengelolaan perusahaan menjadi lebih kompleks dan meningkatkan biaya operasional.
“Presiden Praboowo memerintahkan pengurangan layer-layer dan anak cucu perusahaan di Pertamina, PLN dan BUMN lainnya”. ungkap Teddy
Teddy menambahkan kebijakan perampingan tersebut juga menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat peran BUMN sebagai salah satu mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Dengan struktur yang lebih ramping, perusahaan negara diharapkan dapat bergerak lebih cepat, mengambil keputusan secara lebih efektif, dan mengurangi praktik bisnis yang tidak memberikan nilai tambah.
“Pemangkasan dilakukan agar pengambilan keputusan lebih cepat, produktifitas lebih meningkat dan efisiensi seluruh BUMN lebih terjaga” tambahnya.
Di sisi lain, proses restrukturisasi tetap harus memperhatikan nasib para pekerja. Pemerintah dan manajemen BUMN perlu memastikan bahwa setiap langkah konsolidasi dilakukan dengan mempertimbangkan aspek ketenagakerjaan serta memberikan kepastian bagi karyawan yang terdampak.
Dengan agenda efisiensi tersebut, pemerintahan Prabowo ingin mendorong perubahan paradigma pengelolaan BUMN. Perusahaan negara tidak hanya dituntut memiliki jumlah aset yang besar, tetapi juga harus mampu menghasilkan kinerja, keuntungan, dan manfaat ekonomi yang nyata bagi masyarakat serta negara.
Perampingan anak perusahaan pada akhirnya diharapkan mampu membuat ekosistem BUMN menjadi lebih sederhana, sehat, efisien, dan fokus pada sektor-sektor strategis yang memberikan kontribusi nyata terhadap pembangunan Indonesia.
