Medan (akunberita.id) Terpidana Silfester Matutina masih menjabat sebagai Komisaris Independen BUMN PT RNI (Persero) alias ID Food dengan kasus dugaan pencemaran nama baik terhadap Jusuf Kalla.
Dikutip dari laman resmi perseroan, Silfester ditetapkan sebagai Komisaris Independen berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-58/MBU/03/2025, tanggal 18 Maret 2025.
Silfester terjerat kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Perkaranya dilaporkan oleh putra Jusuf Kalla, Solihin Kallapada 2017 terkait ucapannya dalam orasi.
Dalam orasi, Silfester menuding Wakil Presiden kala itu, Jusuf Kalla menggunakan isu SARA dalam memenangkan pasangan Anies Baswedan-Sandiaga Uno di Pilkada DKI Jakarta.
Ketua Umum Solidaritas Merah Putih itu kemudian dijatuhi vonis 1 tahun penjara pada 30 Juli 2018. Putusan itu lantas dikuatkan di tingkat banding yang dibacakan pada 29 Oktober 2018.
Di tingkat kasasi, majelis hakim memperberat vonis Silfester menjadi hukuman 1 tahun 6 bulan penjara. Namun hingga saat ini putusan majelis hakim kasasi belum juga dieksekusi.
Silfester pun mengajukan permohonan Peninjauan Kembali (PK) di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Namun permohonan PK itu resmi digugurkan oleh Ketua Majelis Hakim I Ketut Darpawan karena ketidakhadiran silfester dipersidangan.
“Karena apa, pertama sakitnya gak jelas, tidak ada keterangan sakit apa, tidak seperti surat yang pertama. Kedua, dokternya juga tidak jelas. Ada paraf tandatangan tapi nama dokternya tidak jelas,” ucapnya.
Menurut pengacaranya Silfester berhalangan hadir kepersidangan karena sakit, namun surat yang dibawa oleh pengacara tidak jelas nama dokter yang menandatanganinya.
Adapun syarat calon komisaris perusahaan pelat merah tertuang dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara yang diteken Menteri BUMN Erick Thohir pada Maret 2023.
Dalam pasal 15 disebut untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN atau anggota dewan komisaris anak perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu integritas; dedikasi; dan memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
“Memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha di mana yang bersangkutan dicalonkan; dan dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya,” bunyi beleid itu.
Selain memenuhi syarat materil tersebut, untuk dapat diangkat sebagai anggota dewan komisaris BUMN atau anggota dewan komisaris anak perusahaan, seseorang harus memenuhi sejumlah syarat formal, yakni orang perseorangan; mampu melaksanakan perbuatan hukum; dan tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.
Selanjutnya, tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.
Kemudian, tidak pernah pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu lima tahun sebelum pengangkatan.
Ketika ditanya awak media ke Kapuspemkum Kejagung Anang Supriatna, menyatakan eksekusi sepenuhnya menjadi kewenangan Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan.
“Maka kami menunggu laporan lengkapnya dari Kejari Jaksel selaku eksekutor dan kewenangan sepenuhnya ada di Kejari Jaksel selaku eksekutor,” kata Anang kepada Tempo saat dihubungu Rabu, 27 Agustus 2025.
