MEDAN (Akunberita.id) Kebijakan pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) yang mengangkat puluhan ribu petugas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menuai kritik tajam. Langkah tersebut dinilai mencederai rasa keadilan, terutama bagi jutaan guru honorer di seluruh Indonesia yang telah puluhan tahun mengabdi namun hingga kini masih belum mendapatkan kepastian status yang sama.
Pengangkatan petugas SPPG menjadi PPPK yang dijadwalkan efektif mulai Februari 2026 dianggap kontras dengan nasib guru honorer. Di tengah gaji yang minim dan ketidakjelasan masa depan, guru honorer justru kembali menjadi pihak yang terpinggirkan oleh kebijakan negara.
BGN memang menyampaikan klarifikasi atas polemik yang berkembang di masyarakat. Dalam keterangannya, BGN mengakui adanya perbandingan tajam antara kesejahteraan guru honorer dan petugas operasional SPPG MBG yang relatif lebih cepat diangkat sebagai PPPK dengan penghasilan lebih layak.
“Guru honorer (pegawai non-ASN) yang sudah lama mengabdi masih mendapat gaji yang minim dan belum diangkat menjadi PPPK, sedangkan petugas SPPG bisa langsung diangkat dan mendapat gaji yang lebih tinggi. Klarifikasi berbasis data diperlukan untuk meredam ketimpangan persepsi dan menjaga kepercayaan publik,” kata pihak BGN dalam keterangan tertulis yang dikutip dari Kompas.tv, Jumat, (30/1/2026).
Namun, penjelasan tersebut justru dinilai tidak menyentuh akar persoalan. Bagi publik, persoalannya bukan sekadar perbedaan skema gaji atau golongan jabatan, melainkan soal prioritas dan keberpihakan negara. Ketika ribuan pegawai baru program MBG dapat dengan mudah masuk ke dalam sistem ASN, guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun justru masih harus menunggu tanpa kepastian.
BGN berdalih pengadaan PPPK SPPG merupakan bagian dari penguatan SDM ASN demi menjaga keberlanjutan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Rekrutmen dilakukan melalui mekanisme seleksi CAT BKN sesuai aturan yang berlaku.
Meski demikian, publik mempertanyakan komitmen pemerintah terhadap sektor pendidikan. Guru honorer yang menjadi tulang punggung pendidikan nasional, terutama di daerah terpencil, dinilai tidak mendapatkan perlakuan yang adil. Banyak di antara mereka telah puluhan tahun mengabdi, namun status dan kesejahteraannya masih jauh dari layak.
BGN juga menegaskan bahwa tidak ada kebijakan yang mengistimewakan kesejahteraan petugas SPPG dibandingkan guru. Namun pernyataan tersebut dianggap bertolak belakang dengan realitas di lapangan, di mana guru honorer masih harus bertahan dengan gaji rendah dan status non-ASN, sementara pegawai SPPG langsung masuk dalam skema PPPK.
Diketahui, pada rekrutmen PPPK tahap kedua, BGN membuka 32.000 formasi, dengan 31.250 formasi di antaranya khusus untuk Kepala SPPG yang berasal dari program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Sementara itu, hanya 750 formasi yang dibuka untuk umum, terdiri dari tenaga akuntan dan gizi.
Kebijakan ini memicu gelombang kekecewaan di kalangan guru honorer se-Indonesia. Mereka menilai negara lebih cepat memberi kepastian bagi pegawai program baru, namun lamban dan abai terhadap pengabdian guru yang telah lama menjadi ujung tombak pembangunan sumber daya manusia bangsa.
Hingga kini, tuntutan keadilan bagi guru honorer terus menguat. Pemerintah didesak untuk tidak sekadar memberi klarifikasi, tetapi menghadirkan kebijakan nyata yang adil dan berpihak pada para pendidik yang telah lama mengabdi untuk negara.
