MEDAN – Ketua Komisi 4 DPRD Medan, Paul Mei Anton Simanjuntak SH, mendesak Pemko Medan melalui dinas terkait segera menindaklanjuti dan memfasilitasi pengurusan kelengkapan izin PT Masaji Tatanan Kontainer Indonesia (MTKI) Samudra Indonesia di Jalan Raya Pelabuhan I Gabion, Kelurahan Bagan Deli, Kecamatan Medan Belawan.
Hal itu disampaikan Paul saat memimpin kunjungan lapangan Komisi 4 DPRD Medan bersama sejumlah OPD Pemko Medan ke lokasi perusahaan, Senin (28/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, DPRD Medan menemukan sejumlah dokumen perizinan perusahaan belum lengkap, di antaranya Sertifikat Laik Fungsi (SLF) serta dokumen terkait kelayakan pembuangan air limbah dan emisi.
Kunjungan turut diikuti anggota Komisi 4 DPRD Medan Jusuf Ginting Suka (PDI Perjuangan) dan Lailatul Badri (PKB), serta perwakilan DLH Medan, Dinas Perkimcikataru, Satpol PP, Dishub, Damkarmat, kecamatan dan kelurahan setempat.
Perwakilan Dinas Perkimcikataru Medan, Salman Alfarisi, membenarkan bahwa PT MTKI belum memiliki SLF. Sementara perwakilan DLH Medan, Endar Harahap, menyebut perusahaan belum memenuhi baku mutu terkait pembuangan air limbah dan emisi. DLH selanjutnya akan melakukan kajian dan penetapan standar teknis sesuai ketentuan lingkungan hidup.
Paul meminta manajemen PT MTKI segera melengkapi seluruh dokumen perizinan dan kooperatif mengikuti arahan OPD terkait.
“Kita berharap pihak perusahaan kooperatif menyikapi arahan dan masukan dari OPD terkait,” ujar Paul.
Ia menegaskan DPRD Medan tidak anti terhadap dunia usaha dan justru mendukung investasi di Kota Medan. Namun, menurutnya, setiap perusahaan wajib mematuhi aturan yang berlaku.
“OPD terkait juga harus menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan dengan benar, sekaligus memberikan pelayanan dan fasilitasi yang baik ke
