JAKARTA (Akunberita.id) – Polemik surat keterangan (Suket) penyetaraan pendidikan SMA milik Gibran Rakabuming Raka kembali bergulir di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah RI (Kemendikdasmen) secara resmi menyatakan telah mencabut surat penyetaraan pendidikan tersebut. Namun, pencabutan itu belum serta-merta mengakhiri proses gugatan yang tengah berjalan.
Dalam sidang lanjutan gugatan PT Mercy Toga Kirana yang digelar Kamis (12/11/2026), majelis hakim belum mengambil keputusan apakah perkara tersebut akan dihentikan atau tetap dilanjutkan.
Sidang yang berlangsung di PTUN Jakarta itu mengagendakan penyampaian replik penggugat secara elektronik serta penyerahan tambahan bukti surat dari pihak penggugat dan tergugat secara konvensional.
Di hadapan majelis hakim, Kemendikdasmen selaku tergugat mengungkapkan bahwa surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran telah dicabut. Langkah tersebut dilakukan sebagai tindak lanjut atas putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) dalam perkara gugatan warga bernama Subhan terhadap keabsahan surat penyetaraan tersebut.
Di sisi lain, pihak penggugat melalui kuasa hukumnya, Denny Indrayana, menyatakan menarik gugatan. Alasannya, objek yang menjadi pokok sengketa, yakni surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran, telah dicabut oleh Kemendikdasmen.
Atas dasar itu, pihak penggugat meminta majelis hakim menghentikan pemeriksaan perkara.
Namun, permintaan tersebut tidak serta-merta diterima. Pihak tergugat intervensi yang diwakili kuasa hukumnya, Rullyandi, justru menyatakan keberatan dan menolak penghentian perkara. Mereka bersikeras agar proses persidangan tetap dilanjutkan.
Perbedaan sikap antarpihak tersebut membuat majelis hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut nasib gugatan. Hakim menyatakan akan menggelar musyawarah untuk menentukan apakah perkara ini dapat dihentikan atau harus tetap diperiksa hingga tuntas.
“Kalau begitu sidang diskors dan akan kembali jam 14.30 WIB,” ujar hakim sebelum menskors persidangan hingga pukul 14.30 WIB.
MA Batalkan Suket Penyetaraan Pendidikan Gibran
Sebelumnya, Mahkamah Agung telah mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan Subhan terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SMA dari luar negeri milik Gibran Rakabuming Raka.
Dalam putusannya, MA menyatakan surat keterangan tersebut tidak sah dan batal demi hukum.
“Kabul kasasi. Batal putusan judex facti. Adili sendiri: kabul gugatan penggugat seluruhnya,” demikian bunyi putusan Nomor 742 K/TUN/2026 sebagaimana dikutip dari situs resmi Mahkamah Agung, Jumat (30/10/2026).
Kasasi tersebut merupakan kelanjutan dari gugatan Subhan di PTUN Jakarta dengan Nomor Perkara 62/G/2026/PTUN.JKT. Dalam perkara itu, Kemendikdasmen berkedudukan sebagai tergugat.
Adapun tuntutan yang diajukan Subhan meliputi:
- Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 yang diterbitkan di Jakarta pada 6 Agustus 2019 oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tidak sah dan batal demi hukum.
- Memerintahkan agar surat keterangan tersebut ditarik dari pihak yang menguasainya untuk dimusnahkan.
- Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara.
Perjalanan gugatan tersebut tidak berlangsung mulus. Pada tingkat pertama, PTUN Jakarta menyatakan gugatan Subhan tidak diterima. Subhan kemudian mengajukan banding, tetapi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) menguatkan putusan PTUN Jakarta.
Tidak berhenti di situ, Subhan membawa perkara tersebut ke tingkat kasasi. Hasilnya, Mahkamah Agung justru mengabulkan gugatan dan menyatakan surat keterangan penyetaraan pendidikan yang dipersoalkan tidak sah serta batal demi hukum.
Sebagai informasi, Surat Keterangan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 merupakan dokumen penyetaraan pendidikan tingkat SMA dari luar negeri milik Gibran yang digunakan sebagai salah satu dokumen persyaratan pencalonannya sebagai wakil presiden pada Pemilu 2024.
Persoalan dokumen pendidikan tersebut sebelumnya juga menjadi perhatian dalam putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Dalam pertimbangannya, hakim MK menyatakan tidak menemukan bukti ijazah SMA dari luar negeri milik Gibran yang menjadi dasar penerbitan surat keterangan penyetaraan tersebut.
Kini, setelah Kemendikdasmen menyatakan telah mencabut surat penyetaraan itu, nasib gugatan PT Mercy Toga Kirana masih menunggu sikap majelis hakim PTUN Jakarta. Keputusan apakah perkara dihentikan atau dilanjutkan menjadi agenda yang dinantikan dalam persidangan tersebut.
