MEDAN (AKunberita.id) Sekretaris Fraksi Partai Solidaritas Indonesia (PSI) DPRD Kota Medan, Godfried Effendi Lubis, mengusulkan agar pemerintah mengambil alih pengelolaan aplikasi ojek online (ojol) yang selama ini dianggap merugikan para pengemudi.
Ia menilai, sistem yang dijalankan pihak swasta saat ini terlalu membebani, khususnya dalam hal potongan komisi.
“Besaran potongan bisa mencapai 10 sampai 15 persen. Itu jelas memberatkan driver. Bahkan saat ada program promo, potongan bisa lebih besar lagi. Pemerintah seharusnya segera merespons dan mengambil alih pengelolaan aplikasi ini,” ujar Godfried kepada Mistar, Rabu (17/9/2025).
Godfried menambahkan, persoalan ini sebenarnya sudah pernah dibahas di DPR RI, namun hingga kini belum terlihat tindak lanjut yang nyata dari pemerintah pusat.
“Kita tidak tahu apa hambatannya. Namun, karena tidak segera ditangani, muncul berbagai spekulasi. Padahal bila dikelola pemerintah, potongan dapat diminimalisir sehingga kesejahteraan pengemudi ojol lebih terjamin,” katanya.
Sebagai langkah awal, ia mendorong Pemerintah Kota (Pemko) Medan agar segera menjajaki kemungkinan mengelola langsung operasional ojol di wilayah Medan.
“Di Medan kan ada perwakilan aplikatornya. Pemko bisa mulai berkomunikasi dan menindaklanjutinya. Para driver bekerja keras siang malam untuk memenuhi kebutuhan hidup, tapi justru terbebani potongan besar. Ini harus mendapat perhatian serius. Apalagi mereka adalah kelompok besar yang pernah melakukan aksi protes beberapa waktu lalu,” jelasnya.
Godfried juga menyampaikan bahwa wacana ini akan dibawa ke Komisi III DPRD Medan untuk dibicarakan lebih lanjut.
“Ini masih usulan awal yang akan saya sampaikan dalam rapat. Kalau terealisasi, dampaknya tentu sangat positif, termasuk bagi Wali Kota Medan yang akan dikenal sebagai pemimpin yang pro rakyat. Ada sekitar 2 juta pengemudi ojol di Medan yang bisa langsung merasakan manfaatnya bila sistem ini diperbaiki,” pungkasnya.
