MEDAN (AKunberita.id) HAKIM Mahkamah Konstitusi Arsul Sani buka suara soal tudingan ijazah palsu yang dilaporkan Aliansi Masyarakat Pemerhati Konstitusi ke Badan Reserse Kriminal Polri. Kepada publik, Arsul menunjukkan sejumlah dokumen berupa disertasi, ijazah asli, hingga foto-foto wisuda.
Hal ini tentu jauh bertolak belakang dengan tudingan yang menimpa mantan Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Kasus ijazah jokowi yang sudah bertahun-tahun tapi tidak juga menunjukkan titik terang akan berakhir.
Asrul Sani menjelaskan, dirinya menyandang gelar doktoral dari Collegium Humanum-Warsaw Management University setelah menuntaskan disertasi berjudul “Re-examining the considerations of national security and human rights protection in counterterrorism legal policy: a case study on Indonesia post-Bali bombings”.
Pada 2023, Arsul mengikuti wisuda jenjang pendidikan doktoral itu di Warsawa, Polandia. Adapun Duta Besar Indonesia di Warsawa saat itu, Anita Lidya Luhulima, disebutnya turut hadir dalam wisuda itu.
“Di wisuda itu WMU juga mengundang Ibu Dubes Indonesia di kota Warsawa, Ibu Anita Lidya Luhulima, dan kemudian kami hadir, ini foto-foto wisudanya juga. Di sana diberikan ijazah asli itu,” kata Arsul Sani sambil menunjukkan foto-foto wisudanya, di Gedung MK, Jakarta, pada Senin, 17 November 2025.
Tak hanya itu, Arsul juga memamerkan ijazah asli dan ijazah yang telah dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Polandia. Dia juga memperlihatkan dokumen disertasinya.
Arsul Sani bercerita, ijazah yang ia terima seusai wisuda itu kemudian disalin oleh KBRI Polandia. Lalu sebelum bertolak kembali ke Tanah Air, Arsul juga sempat melegalisasi ijazahnya.
“Tentu kemudian setelah selesai wisuda karena saya dalam 2 hingga 3 hari itu mau balik ke Indonesia, maka ijazah itu saya copy malah dibantu copy oleh KBRI dan kemudian saya legalisasi, ini juga silakan nanti dilihat legalisasi asli dari KBRI di Warsawa,” kata Arsul.
Arsul menegaskan dirinya telah memberikan semua berkas terkait dengan pendidikan jenjang doktoral ke Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK). “Semua berkas ini sudah saya sampaikan juga kepada Mahkamah Kehormatan Mahkamah Konstitusi, termasuk beberapa catatan kuliah atau komunikasi yang saya masih punya semuanya,” kata Arsul Sani.
Sebelumnya Aliansi Masyakarat Pemerhati Konstitusi (AMPK) membuat aduan ke Badan Reserse Kriminal Polri atas dugaan ijazah palsu hakim Mahkamah Konstitusi, Arsul Sani. Koordinator AMPK Betran Sulani menuduh Arsul menggunakan ijazah S3 palsu.
“Kami mendatangi Bareskrim Mabes Polri untuk melaporkan salah satu hakim Mahkamah Konstitusi berinisial AS yang diduga memiliki atau menggunakan ijazah palsu,” kata Betran di Gedung Bareskrim, Jumat malam, 14 November 2025.
Betran mengatakan, bukti yang dibawa berupa berita dari sebuah media bahwa Collegium Humanum-Warsaw Management University, Polandia menerbitkan ijazah palsu.
“Bukti yang kami dapatkan salah satunya itu adalah pemberitaan tentang penyelidikan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada di Polandia mengenai legalitas kampus,” ujar Betran.
sumber : Tempo
