JAKARTA (Akunberita.id): 16 April 2025 – Kunjungan sejumlah menteri dari Kabinet Prabowo Subianto ke mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa hari terakhir memicu kontroversi dan isu “matahari kembar” dalam pemerintahan. Kedatangan para pejabat tersebut dianggap oleh banyak kalangan menunjukkan dualisme kepemimpinan, yang berpotensi mengganggu koordinasi dan kestabilan politik.
Beberapa menteri yang terlihat mendatangi kediaman Jokowi antara lain Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Meski secara resmi disebut sebagai “silaturahmi”, kunjungan ini menuai kritik dari politisi oposisi, pengamat politik, hingga masyarakat yang menilai hal tersebut dapat menimbulkan kebingungan dalam hierarki pemerintahan.
Respon Negatif dari Berbagai Kalangan
Pengamat Politik Adi Prayitno seperti disampaikan melalui tribun menyebutkan bahwa kenjungan tersebut menunjukkan bahwa isu “matahari kembar” itu bukan isu semata, tapi mengonfirmasi bahwa ada “bos” lain diluar Presiden Republik Indonesia. Ada kesan Jokowi masih memegang pengaruh besar, dan ini berbahaya bagi stabilitas kabinet
“Kunjungan ini sebagai bentuk ketidakjelasan arah pemerintahan. Ini menunjukkan bahwa Prabowo belum sepenuhnya menjadi pemimpin tunggal.” ujarnya.
Sebelumnya pada bulan september 2024, Mantan Presiden Republik Indonesia yang juga Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambanng Yudhoyono (SBY) pernah menyampaikan kekhawatirannya tentang isu “Matahari Kembar” ini.
SBY menyinggung soal matahari kembar di politik ataupun dalam kehidupan bernegara. Menurutnya, adanya matahari kembar dalam sebuah partai atau dalam konteks bernegara akan membuat kacau dan makin panas.
“Akan kacau dalam sebuah negara, dalam sebuah, termasuk di partai politik kalau mataharinya banyak, bisa dibayangkan, makin panas, karena matahari satu sudah panas, lalu ada dua, ada tiga, bagaimana?” tuturnya.
Pernyataan Pemerintah: Hanya Silaturahmi Biasa
Di sisi lain, Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan (PCO) Hasan Nasbi membantah adanya “matahari kembar” dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto usai sejumlah menteri kabinet menemui Presiden ketujuh RI Joko Widodo atau Jokowi di Solo.
Hasan mengatakan para menteri itu menemui Jokowi dalam rangka silaturahmi. Dia pun meminta agar silaturahmi tersebut tak dikaitkan dengan politik. Terlebih, silaturahmi tersebut dilakukan dalam suasana Lebaran 2025.
Namun, penjelasan ini tidak sepenuhnya meredakan kritik. Politisi senior PKS, Mardani Ali Sera menuturkan, semestinya para menteri Prabowo harus mendapat izin terlebih dahulu jika ingin menemui mantan Presiden Jokowi.
Ia juga mengingatkan bahwa silaturahmi merupakan hal yang baik namun, jangan sampai menimbulkan persepsi matahari kembar. Apalagi, pertemuan dengan Jokowi dilakukan pada jam kerja para menteri.
“Silaturahmi bagus. Tapi jangan di jam kerja dan pastikan izin pada Presiden,” kata anggota Komisi II DPR itu kepada Tempo pada Sabtu, 12 April 2025.
Dalam politik, tidak ada yang benar-benar ‘sekadar silaturahmi. Jika terus berulang, ini akan memperkuat narasi bahwa Jokowi masih menjadi power behind the throne.”
Dampak terhadap Pemerintahan Prabowo
Isu “matahari kembar” ini dinilai dapat melemahkan citra kepemimpinan Prabowo, terutama di tengar upayanya membangun kabinet yang solid. Sejumlah pendukungnya di media sosial juga mulai mempertanyakan independensi pemerintahan baru.
Sampai saat ini, belum ada klarifikasi langsung dari Jokowi maupun Prabowo terkait polemik ini. Namun, jika tidak segera diatasi, dikhawatirkan isu ini akan semakin mengganggu fokus pemerintahan dalam menjalankan program-program prioritas.
