MEDAN (AKunberita.id) Melanjutkan RDP sebelumnya terkait penyalahgunaan wewenang/jabatan yang dilakukan mantan Camat Medan Maimun, Komisi 1 DPRD Kota Medan kembali menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Pimpinan Bank Sumut dan OPD terkait, Senin (02/03/2026)
RDP ini dipimpin oleh Reza Pahlevi Lubis, S.Kom., selaku Ketua Komisi 1 DPRD Kota Medan, bersama Wakil Ketua Komisi 1, Dr. Drs. H. Muslim, M.S.P., serta dihadiri Anggota Komisi 1 DPRD Kota Medan.
RDP ini membahas terkait mekanisme penyaluran Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) kepada Pengguna Anggaran di setiap OPD, pembayaran KKPD yang terhutang, dan pengawasan ke depan agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
Dalam RDP ini, pihak Bank Sumut menyampaikan bahwa penagihan KKPD yang terhutang penagihannya melalui pemotongan gaji oknum yang bersangkutan. Oleh karenanya, Pemerintah Kota Medan tidak mengalami kerugian dalam permasalahan hutang KKPD ini. Sementara itu, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan menyampaikan bahwa KKPD sudah dapat dipergunakan kembali oleh Pemerintah Kota Medan, tentunya dengan pengawasan yang lebih maksimal agar tidak disalahgunakan.
Diketahui sebelumnya RDP ini didasari adanya pemberitaan terkait penyalahgunaan wewenang/jabatan dalam penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang dilakukan Camat Medan Maimun, Almuqarrom Natapradja. KKPD merupakan alat pembayaran nontunai yang dapat digunakan oleh instansi pemerintah daerah untuk membayar belanja barang/jasa.
Menyikapi hal ini, Komisi 1 DPRD Kota Medan merekomendasikan kepada pihak Bank Sumut dan BKAD Kota Medan untuk dapat melakukan pengawasan ekstra terhadap penggunaan anggaran Pemerintah Kota Medan, termasuk penggunaan KKPD agar permasalahan serupa tidak terulang kembali.
RDP yang berlangsung di Ruang Rapat Komisi 1 DPRD Kota Medan ini turut dihadiri Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Medan, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Medan, Bagian Hukum Setda Kota Medan, serta Pimpinan Bank Sumut.
