Jakarta (AKunberita.id) Tunjangan perumahan bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di Indonesia ternyata sangat bervariasi, tergantung kemampuan keuangan daerah masing-masing. Ketentuan ini mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD.
Dalam aturan tersebut, anggota DPRD berhak atas tiga jenis tunjangan, yakni tunjangan komunikasi intensif, tunjangan reses, serta tunjangan perumahan apabila pemerintah daerah tidak menyediakan rumah dinas. Besaran tunjangan perumahan ditetapkan berdasarkan kajian harga sewa rumah layak di daerah, kemudian dituangkan dalam peraturan kepala daerah.
Berdasarkan data yang dihimpun dari sejumlah daerah, Jakarta tercatat memberikan tunjangan perumahan tertinggi, yakni sekitar Rp115 juta per bulan per anggota DPRD. Angka ini jauh di atas rata-rata provinsi lain.
Sebagai perbandingan, anggota DPRD Jawa Timur menerima tunjangan perumahan sekitar Rp23 juta per bulan, sementara Jawa Barat berada di kisaran Rp18 juta hingga Rp20 juta. Di Sumatera Utara, nilainya sekitar Rp15 juta, sedangkan di Kalimantan Timur tunjangan perumahan mencapai Rp20 juta hingga Rp25 juta per bulan.
Di wilayah Indonesia timur, besaran tunjangan juga terbilang tinggi. Di Papua, misalnya, anggota DPRD bisa menerima tunjangan perumahan hingga Rp30 juta hingga Rp40 juta per bulan, menyesuaikan dengan harga sewa rumah di daerah tersebut.
Pengamat kebijakan publik menilai disparitas ini wajar, mengingat biaya hidup dan standar harga properti di setiap daerah berbeda-beda. Namun, di sisi lain, tingginya angka tunjangan di beberapa daerah kerap memicu kritik publik, terutama jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat yang masih menghadapi persoalan kemiskinan dan keterbatasan infrastruktur.
Dengan adanya perbedaan ini, transparansi penggunaan anggaran serta kajian obyektif terkait kebutuhan anggota DPRD dinilai sangat penting agar kebijakan pemberian tunjangan perumahan tidak menimbulkan polemik di masyarakat.
