TIMUR TENGAH (AKunberita.id) Dua mitra strategis Amerika Serikat (AS) di kawasan Teluk, Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (UEA), menyatakan sikap tegas menolak keterlibatan dalam rencana serangan militer AS terhadap Iran.
Penolakan ini dinilai menjadi pukulan diplomatik bagi pemerintahan Presiden AS Donald Trump yang tengah menimbang respons keras atas tindakan Teheran terhadap gelombang demonstrasi di dalam negeri.
Baca juga : AS Serang Iran, Israel Siagakan Pesawat Tempur
Arab Saudi secara resmi menutup wilayah udara dan teritorialnya dari segala bentuk operasi militer AS yang menyasar Iran. Kebijakan tersebut disampaikan pada Selasa (27/1/2026), menyusul langkah serupa yang lebih dulu diumumkan Kementerian Luar Negeri UEA sehari sebelumnya, sebagaimana dilaporkan Wall Street Journal.
Sikap Riyadh ditegaskan langsung oleh Putra Mahkota Mohammed bin Salman (MBS) dalam percakapan via telepon dengan Presiden Iran, Masoud Pezeshkian. Pemerintah Saudi menegaskan tidak akan mengizinkan wilayahnya digunakan untuk tindakan militer apa pun terhadap Iran.
Baca juga : Apa yang terjadi jika AS mengambil Paksa Greenland?
Keputusan dua negara Teluk itu dipandang sebagai kemunduran signifikan bagi strategi luar negeri Washington. Pasalnya, AS saat ini berupaya meningkatkan tekanan terhadap Iran, termasuk agar menghentikan pengayaan uranium serta menghentikan tindakan represif terhadap para pengunjuk rasa.
Trauma Serangan dan Ancaman Balasan
Keengganan Saudi dan UEA tidak lepas dari kekhawatiran akan dampak lanjutan konflik. Arab Saudi masih mengingat serangan terhadap fasilitas minyaknya pada 2019 yang dituding melibatkan Iran, saat Trump masih menjabat pada periode pertamanya.
Analis Timur Tengah dari Carnegie Endowment for International Peace, Karim Sadjadpour, menilai kedua negara Teluk berada dalam posisi dilematis. Di satu sisi, melemahnya Iran dinilai menguntungkan, namun di sisi lain, risiko eskalasi dan serangan balasan menjadi ancaman nyata.
Baca juga : Gaza kini bukan hanya zona perang, tetapi simbol krisis kemanusiaan global
“Mereka tidak ingin berada di garis depan konfrontasi Amerika dengan Iran,” ujar Sadjadpour.
Pandangan serupa disampaikan pakar kawasan Teluk dari Universitas Kuwait, Bader Al-Saif. Menurutnya, operasi militer AS justru berpotensi memperluas ketidakstabilan regional, bukan mendorong perubahan rezim di Iran.
“Kawasan ini berupaya membangun citra stabil dan ramah investasi. Konflik berskala besar akan merusak semuanya,” tegasnya.
AS Tetap Siapkan Opsi
Meski menghadapi keterbatasan dukungan regional, Gedung Putih menegaskan Presiden Trump terus memantau perkembangan situasi di Iran. Juru bicara Gedung Putih menyatakan seluruh opsi tetap terbuka, terutama jika terjadi tindakan ekstrem terhadap para demonstran.
Namun, sejumlah mantan pejabat militer AS mengakui absennya dukungan Saudi dan UEA akan menyulitkan perencanaan operasi. Purnawirawan Letnan Jenderal Angkatan Udara AS, David Deptula, menyebut kondisi ini meningkatkan kompleksitas dan biaya operasi militer.
“Secara operasional ini lebih mahal dan rumit, meski tidak sepenuhnya menghalangi aksi AS,” ujarnya.
Saat ini, AS dilaporkan telah mengerahkan sejumlah aset militer, termasuk kapal induk USS Abraham Lincoln, kapal perang berpeluru kendali, serta jet tempur F-15E yang ditempatkan di Yordania.
Mantan Panglima Central Command AS, Jenderal (Purn) Joseph Votel, menilai situasi ini akan memaksa Washington mengandalkan kemampuan serangan jarak jauh.
“Operasi ini akan lebih bersifat sepihak ala AS, bukan koalisi regional yang solid,” pungkasnya.
