MEDAN (AKunberita.id) Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan menyampaikan pandangan terhadap Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) Tahun Anggaran 2025.
Melalui juru bicaranya, Hj Sri Rezeki, Fraksi PKS menegaskan perlunya Pemerintah Kota (Pemko) Medan mengoptimalkan penyerapan anggaran sekaligus mendorong capaian pendapatan daerah di sisa tahun anggaran berjalan.
“Pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD yang sudah diusulkan mesti diwujudkan agar dampaknya langsung dirasakan masyarakat,” ujar Sri Rezeki dalam rapat paripurna pembahasan dan penyampaian pendapat fraksi sekaligus persetujuan bersama DPRD dan Pemko Medan, Senin (29/9/2025).
Fraksi PKS juga menyoroti rendahnya realisasi pendapatan Pemko Medan pada semester pertama APBD 2025.
“Apabila target pendapatan tak tercapai, Pemko harus fokus pada program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan warga, seperti perbaikan lampu jalan, drainase, jalan lingkungan, pemberian bantuan sosial, hingga dukungan untuk UMKM,” lanjutnya.
Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Fraksi PKS menilai penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar 8,79 persen bukan hanya sekadar persoalan angka, melainkan menunjukkan adanya kelemahan dalam pengelolaan pajak dan retribusi.
Oleh karena itu, PKS mendorong Pemko Medan untuk berinovasi melalui digitalisasi, memperluas basis pajak, menutup celah kebocoran penerimaan, sekaligus memperkuat transparansi dengan menghadirkan dashboard realisasi anggaran yang bisa diakses publik.
Dalam pembahasan dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Medan, Fraksi PKS mengingatkan agar alokasi belanja langsung yang memberi manfaat pada masyarakat tidak dikorbankan akibat membengkaknya belanja rutin birokrasi.
Selain itu, mereka juga menggarisbawahi pentingnya perhatian terhadap isu lingkungan dan penataan kota, termasuk penanganan banjir, manajemen sampah, serta pengembangan ruang terbuka hijau yang dinilai masih kurang terintegrasi.
“Setiap perubahan anggaran di perangkat daerah harus memperhatikan aspek lingkungan, sehingga pembangunan tidak hanya menonjolkan sisi fisik semata, tetapi juga berorientasi pada keberlanjutan,” pungkas Sri Rezeki.
