MEDAN (Akunberita.id) Pemerintah akan menyalurkan bantuan sosial (bansos) secara langsung kepada penerima. Dengan mekanisme tersebut, masyarakat penerima bansos harus memiliki rekening bank. Yang terbaru, pemerintah berencana menyalurkan bansos hanya melalui dua rekening nank yakni PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (BRI) dan PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI). Skema tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah melakukan transformasi digital dalam penyaluran bantuan sosial.
Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah (KPTDP) sekaligus Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah ingin seluruh penyaluran bantuan dilakukan secara transparan dan tanpa transaksi tunai. “Jadi sekarang dengan ini akan semua transparan terbuka, tapi tadi juga kita sepakat tidak ada lagi nanti cash, jadi semua cashless transaction ya,” kata Luhut dalam konferensi pers di Kantor DEN, Jakarta, Kamis (10/9/2026).
Menurut dia, penggunaan transaksi nontunai juga diharapkan dapat mengurangi potensi korupsi dalam penyaluran bantuan. “Jadi itu juga untuk mengurangi korupsi, jadi nanti kalau ada orang yang nyogok-nyogok ya duitnya nggak bisa lagi (korupsi) dia taruh ke bank karena harus ada underline-nya,” ujarnya. Adapun target pendistribusian rekening kepada penerima bansos akan dilakukan pada kuartal I 2027.
“Kalau pendistribusian (rekening) kita uji coba nanti pada kuartal I tahun depan,” jelasnya. Luhut menegaskan, pemerintah saat ini masih melakukan pembenahan data penerima bansos.
Pemerintah menargetkan proses tersebut dapat diselesaikan tahun ini sebelum pendistribusian rekening diuji coba. Ia mengatakan, pembenahan data penting dilakukan karena selama ini masih terdapat penerima bansos yang tidak tepat sasaran. “Jadi tahun ini kita menyelesaikan semua data ini supaya lebih tertib, karena selama ini banyak sekali tadi 50 persen itu off target (penerima bansos),” tegasnya. 50 Juta Penerima Bansos Luhut mengatakan, pemerintah memperkirakan sekitar 50 juta masyarakat miskin akan menjadi penerima bansos. Mereka berasal dari kelompok desil 1 hingga desil 5 berdasarkan data kesejahteraan masyarakat.
Ia menekankan, jumlah penerima nantinya akan menggunakan data yang lebih akurat sehingga pemerintah dapat mengetahui penerima bantuan secara lebih transparan. “Ya kita bisa lihat lah jadi akhirnya biasa aja angka itu nanti berapa juta-juta (penerima) tapi presiden sudah mengatakan ya enggak apa-apa kita mulai dengan real number,” ucapnya. Untuk memperbaiki ketepatan sasaran penerima, pemerintah juga melakukan pemutakhiran data secara bertahap dengan menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence/AI).
“Ya perbaikan desil bertahap, Profesor Arief dengan Ibu Rini sedang bekerja mengenai itu dan saya kira ya bertahap seperti katakan ini bukan sulap, Tapi kita sudah tahu arahnya kemana dan kita punya partner baru yaitu AI,” uajrnya.
Selain mendorong transparansi dan mengurangi potensi korupsi, pemerintah juga mewaspadai agar dana bantuan sosial tidak digunakan untuk aktivitas ilegal, termasuk judi online. Luhut mengatakan, pemerintah akan mengatur sasaran penggunaan dana tersebut agar lebih tepat sasaran dan bermanfaat.
“Ya itu sekaligus masuk tadi ada dari Gubernur BI. Jadi ya idenya Presiden saya kira udah bagus (lewat rekening),” ucapnya “Sekaligus main dan itu akan mengurangi korupsi lagi, tapi kita waspadai jangan sampai jadi judol, makanya uang-uang, dana nanti itu akan target pada ibu-ibu,” lanjutnya.
