MEDAN (AKunberita.id) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kualitas gizi anak-anak Indonesia semakin hari kian menimbulkan polemik.
Di satu sisi, sebagian orang tua menyambut baik MBG karena membantu penyediaan makanan bagi anak-anak sekolah. Namun di sisi lain, tidak sedikit masyarakat dan pedagang kecil yang menilai program ini sarat pemborosan anggaran dan lebih menguntungkan pengelola dapur ketimbang ekonomi rakyat kecil.
Alih-alih sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh masyarakat kecil, program ini justru dinilai tidak berpihak dan berpotensi menekan pedagang tradisional serta pelaku UMKM di sekitar dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Seperti dikutip dari lama bgn.go, Wakil Kepala BGN Nanik S Deyang mengatakan setiap SPPG tidak boleh menolak produk UMKM, maupun hasil pertanian, peternakan, dan perikanan yang dibawa para petani, peternak dan nelayan kecil ke SPPG dengan semena-mena. Mereka justru harus dirangkul, dibina dan diarahkan untuk menjadi pemasok dapur MBG.
“Dalam Pasal 38 ayat 1 Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 115 Tahun 2025, penyelenggaraan MBG memprioritaskan penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan usaha mikro, usaha kecil, perseroan perorangan, koperasi, koperasi desa/kelurahan merah putih, dan BUMDesa,” kata Nanik dalam keterangan tertulis, Selasa (27/1/2026).
Pemerintah mewajibkan SPPG untuk menerima produk UMKM, petani, peternak, dan nelayan kecil agar bisa menggerakkan perekonomian rakyat. Bahkan Presiden Prabowo Subianto benar-benar menekankan hal ini pada saat merancang program MBG ini.
“Jadi, ingat ya, Kepala SPPG, Mitra, jangan pernah menolak produk petani, peternak, dan nelayan kecil dengan semena-mena,” terang Nanik.
Jika ada SPPG atau mitra yang ketahuan menolak produk UMKM, petani, peternak, maupun nelayan, dan malah mengutamakan supplier besar yang kemudian memonopoli pasokan bahan pangan yang masuk ke SPPG, Nanik pun mengancam akan menindak.
Pedagang Kecil Terjepit, Harga Pangan Melonjak
Sejumlah pedagang eceran mengeluhkan dampak langsung dari pelaksanaan MBG, terutama terkait lonjakan harga dan berkurangnya pasokan bahan pangan di pasar tradisional. Permintaan besar untuk kebutuhan dapur MBG disebut menyerap stok dari distributor, sehingga pedagang kecil kesulitan mendapatkan barang dengan harga wajar.
Kondisi ini dirasakan pedagang di berbagai pasar tradisional di Kota Medan, Sumatera Utara, khususnya di Medan Marelan.
Ketua Koperasi Merah Putih Kelurahan Tanah Enam Ratus, Romadhona Fitrah mengatakan, Dapur-dapur SPPG di Medan Marelan mengambil bahan pokok untuk dapurnya langsung tengkulak atau distributor utama, untuk mendapatkan selisih harga yang jauh lebih besar. tanpa melibatkan petani maupun pedagang sekitar.
Dapur MBG enggan melibatkan petani maupun UMKM disekitar dapurnya, Sehingga niat mulia presiden Prabowo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat tidak tercapai”. ujar Fitrah.
Menurutnya, dapur MBG juga membuat kelangkaan dan kenaikan harga beberapa bahan pokok, seperti telur, daging ayam dan susu. kenaikan harga tersesbut bertepatan dengan mulai dilaksanakannya program MBG secara masif. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun dan omzet pedagang ikut tergerus.
UMKM Lokal Terpinggirkan
Ironisnya, di tengah besarnya anggaran negara yang digelontorkan untuk program MBG hingga mencapai Rp 335 triliun untuk tahun 2026, dapur-dapur SPPG justru dinilai tidak memberdayakan UMKM dan pedagang lokal di sekitarnya.
Pasokan bahan pangan lebih banyak diserap melalui jalur distributor besar, sehingga pelaku usaha kecil hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri.
Sejumlah pihak menilai kondisi ini menunjukkan bahwa dapur SPPG lebih berorientasi pada efisiensi dan keuntungan semata, bukan pada semangat pemberdayaan ekonomi kerakyatan sebagaimana yang kerap digaungkan pemerintah.
Jika tidak segera dievaluasi, program MBG dikhawatirkan justru menciptakan ketimpangan baru: anak-anak menerima makanan gratis, tetapi pedagang kecil dan UMKM lokal semakin terpuruk akibat harga yang melonjak dan pasar yang kian sempit.
Masyarakat pun mendesak pemerintah untuk segera melakukan koreksi kebijakan, memastikan dapur SPPG benar-benar melibatkan UMKM sekitar, serta menjaga stabilitas harga pangan agar program strategis nasional ini tidak menjadi beban baru bagi rakyat kecil.
