MEDAN (AKunberita.id) KEMENTERIAN Luar Negeri atau Kemlu menegaskan bahwa keputusan pemerintah menolak bantuan internasional dalam penanganan bencana di Sumatra merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengerahkan seluruh kekuatan nasional. Kemlu menyatakan sikap tersebut telah dikomunikasikan kepada negara-negara yang menawarkan bantuan.
Juru Bicara II Kemlu Vahd Nabyl Achmad Mulachela mengatakan pemerintah sejak awal memilih mengoptimalkan sumber daya dalam negeri. “Seperti disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa kita mengerahkan seluruh kemampuan nasional. Pemerintah, masyarakat untuk mengatasi dampak dari bencana yang terjadi di tiga provinsi ini,” ujar Nabyl ketika ditemui di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat, 19 Desember 2025.
Menurut Nabyl, kebijakan tersebut disusun melalui perencanaan lintas kementerian dan lembaga. Pemerintah berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Untuk urusan luar negeri, koordinasi berada di bawah Kemlu dengan prinsip mengoptimalkan kerja sama yang sudah berjalan. “Intinya adalah mengoptimalkan kerja sama-kerja sama yang sudah existing seperti itu,” ucapnya.
Arahan Presiden dan Jalur Nonpemerintah
Penjelasan senada disampaikan Juru Bicara I Kemlu Yvonne Mewengkang. Ia menegaskan sikap pemerintah mengikuti arahan Presiden Prabowo. “Pemerintah itu secara tegas telah menyampaikan bahwa kita diminta mengerahkan seluruh kekuatan nasional kita. Dari Bapak Menlu (Sugiono) juga sudah menyampaikan,” ujar Yvonne.
Yvonne menjelaskan sejumlah negara memang menyampaikan kesiapan membantu. Namun, setelah dilakukan koordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), bantuan tersebut tidak disalurkan melalui skema pemerintah ke pemerintah. Sebagian bantuan dialihkan melalui organisasi nonpemerintah lokal yang dinilai kredibel serta lembaga internasional yang telah memiliki program berjalan di Indonesia, termasuk UNDP.
“Jadi bukan melalui pemerintah, beberapa melalui NGO-NGO lokal yang dipercaya, dan termasuk itu yang melalui UNDP juga yang sebenarnya program-programnya sudah jalan,” kata dia. Program yang sudah berjalan itu, menurut Yvonne, kemudian diintensifkan untuk merespons bencana.
Terkait komunikasi diplomatik, Yvonne menegaskan pemerintah menyampaikan posisi yang sama kepada negara-negara penawar bantuan. “Kami menyampaikan sesuai dengan arahan Presiden Prabowo bahwa saat ini masih mengerahkan kekuatan nasional kita,” ucapnya.
Indonesia Tolak Bantuan Internasional
Kabar penolakan bantuan baru-baru ini kembali ramai setelah Pemerintah Kota Medan dikabarkan mengembalikan bantuan 30 ton beras yang disebut berasal dari Uni Emirat Arab. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi informasi tersebut.
“Jadi beras itu bukan dari organisasi pemerintah,” ujar Tito dalam konferensi pers tanggap bencana Sumatera di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 19 Desember 2025. Ia menyebut bantuan itu berasal dari Bulan Sabit Merah Arab Saudi.
Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas sebelumnya menjelaskan penolakan terjadi karena belum ada kejelasan mekanisme penerimaan bantuan internasional. Bantuan tersebut kini disalurkan melalui Muhammadiyah Medical Center atas kesepakatan dengan Pemerintah Kota Medan. “Beras ini sekarang sudah ada di tangan Muhammadiyah. Nanti Muhammadiyah yang akan membagikan kepada masyarakat,” kata Tito menambahkan.
Sebelumnya, Presiden Prabowo menyatakan Indonesia mampu menangani bencana di Sumatera tanpa menetapkan status bencana nasional. “Saya ditelepon banyak pimpinan kepala negara ingin kirim bantuan. Saya bilang terima kasih, konsen Anda. Kami mampu. Indonesia mampu mengatasi ini,” ujar Prabowo dalam sidang kabinet di Istana Negara, Jakarta Pusat, Senin, 15 Desember 2025.
