MEDAN (AKunberita.id) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan bahwa jumlah korban meninggal akibat banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat meningkat menjadi 712 orang hingga Selasa (2/12) sore.
Data di situs resmi BNPB juga menunjukkan ada 507 orang yang masih dinyatakan hilang di tiga provinsi tersebut.
Rinciannya, di Aceh terdapat 218 korban meninggal dan 227 orang hilang. Di Sumatra Utara, korban tewas mencapai 301 orang dan 163 orang masih hilang.
Selain itu, sebanyak 2.564 orang mengalami luka-luka akibat bencana tersebut. Total warga yang terdampak banjir besar di Aceh, Sumut, dan Sumbar kini mencapai sekitar 3,3 juta jiwa.
Banjir bandang dan longsor melanda sekitar 50 kabupaten/kota di ketiga provinsi tersebut, mengakibatkan ribuan rumah rusak berat sejak kejadian pada pekan lalu.
Center of Economic and Law Studies (Celios) memperkirakan total kerugian akibat bencana ini mencapai Rp68,67 triliun.
Estimasi tersebut dihitung dari lima jenis kerugian utama.
Pertama, kerusakan rumah dengan nilai rata-rata Rp30 juta per unit. Kedua, kerusakan jembatan yang memerlukan biaya pembangunan kembali sekitar Rp1 miliar per jembatan.
Ketiga, kerugian pendapatan keluarga yang dihitung dari rata-rata pendapatan harian dikali 20 hari kerja.
Keempat, kerusakan lahan sawah, dengan asumsi kehilangan Rp6.500 per kg dan produksi 7 ton per hektare.
Kelima, biaya perbaikan jalan yang berkisar Rp100 juta per 1.000 meter.
Di sisi lain, Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) menilai bahwa banjir besar dan longsor di Aceh, Sumut, dan Sumbar bukan hanya disebabkan faktor cuaca ekstrem, tetapi juga karena masifnya perubahan fungsi lahan.
Manager Kampanye Hutan dan Kebun Walhi Nasional, Uli Arta Siagian, menjelaskan bahwa berdasarkan analisis WALHI, sejak 2016 hingga 2024 ketiga provinsi ini telah kehilangan sekitar 1,4 juta hektare kawasan hutan.
Selain itu, ada 631 izin perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut.
“Perusahaan-perusahaan ini bergerak di sektor pertambangan, perkebunan sawit monokultur, pemanfaatan hutan melalui PBPH, hingga industri energi seperti PLTA skala besar di Batang Toru dan daerah lainnya,” ujar Uli.
Ia menilai kondisi ekologis di wilayah tersebut sudah sangat rapuh, sehingga ketika terjadi cuaca ekstrem, dampak bencananya menjadi jauh lebih besar.
“Jadi menurut kami, alih fungsi lahan merupakan faktor utama terjadinya banjir di tiga provinsi ini. Curah hujan tinggi atau siklon hanya menjadi pemicu, sementara kondisi lingkungan kita sendiri sudah dalam keadaan rentan,” kata Uli.
