MEDAN (Akunberita.id) Fraksi Partai Demokrat DPRD Kota Medan melontarkan kritik tajam terhadap Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Medan 2025–2029. Dalam rapat paripurna pendapat fraksi-fraksi yang digelar Senin (4/8/2025), Ketua Fraksi Demokrat, H. Iswanda Ramli, SE menilai RPJMD yang diajukan Wali Kota Medan Rico Waas masih belum menyentuh program-program yang bersifat progresif.
“Secara sistematika penyusunan sudah baik, namun kami belum menemukan program signifikan yang menandai arah perubahan. RPJMD ini masih terjebak pada rutinitas birokrasi dengan capaian yang normatif,” kata Iswanda dalam keterangannya kepada wartawan, Selasa (5/8/2025).
Menurut Iswanda, RPJMD seharusnya mencerminkan keberanian politik dari kepala daerah dalam menerjemahkan visi dan misinya ke dalam program nyata. Mengacu pada UU No. 25 Tahun 2004 dan Permendagri terkait, penyusunan RPJMD wajib mengedepankan prinsip politis legislasi.
Fraksi Demokrat juga menekankan pentingnya keselarasan antara RPJMD 2025–2029 dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025–2045. Tujuannya, untuk memastikan pembangunan berjalan dalam koridor kesejahteraan yang berkeadilan, dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek sekaligus penerima manfaat pembangunan.
Baca juga : Rico Waas Apresiasi Prestasi Ziddane, Sang Juara Taekwondo Yang Mengharumkan Nama Medan
“Dalam mewujudkan kesejahteraan berkeadilan, pemerintah harus menempatkan rakyat sebagai pusat pembangunan. Ini prinsip hak asasi,” tegasnya.
Iswanda menambahkan, RPJMD juga perlu menggunakan kerangka analisis serupa dengan RKPD, RENJA SKPD, hingga kebijakan umum anggaran dan APBD. Ia mendorong pembagian program berdasarkan fungsi, urusan wajib dan pilihan, agar lebih sistematis.
Di sektor keuangan, Demokrat menyoroti bahwa dokumen RPJMD seharusnya tidak hanya mencantumkan struktur APBD (pendapatan, belanja, pembiayaan), tetapi juga informasi menyeluruh tentang aset dan kekayaan daerah.
“Modal dasar pembangunan bukan hanya uang, tapi juga kekayaan daerah. Tanpa pengelolaan aset yang optimal, pencapaian visi kepala daerah akan sulit direalisasikan,” ujarnya.
Demokrat juga mengkritisi potensi pendapatan daerah yang dinilai masih belum optimal. Iswanda meminta agar wali kota menjadikan hal ini sebagai perhatian serius demi keberlanjutan pembangunan Kota Medan.
Menutup pernyataannya, Ketua DPC Demokrat Kota Medan itu meminta agar RPJMD memberikan penekanan pada layanan kesehatan dan pendidikan yang berkualitas serta merata bagi seluruh warga kota.
“Ini adalah fase awal lima tahun pertama RPJPD 2025–2045. Meskipun tidak harus identik secara redaksional, prinsip dan semangatnya harus sama. Fasilitas kesehatan dan pendidikan harus menjadi prioritas,” pungkasnya.
