MEDAN- Pengamat politik Rocky Gerung kembali menyoroti kebijakan anggaran pemerintah. Kali ini, kritiknya diarahkan pada besaran anggaran konsumsi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang disebut mencapai sekitar Rp170 ribu untuk setiap porsi makanan.
Pernyataan tersebut kemudian dikaitkan Rocky dengan program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu program prioritas pemerintah yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Ia mempertanyakan adanya perbedaan standar biaya konsumsi antara pejabat negara dan masyarakat yang menjadi penerima manfaat MBG.
Dalam sebuah diskusi yang belakangan ramai menjadi perbincangan di media sosial, Rocky mempertanyakan sejauh mana para wakil rakyat dapat memberikan contoh atau keteladanan dalam menjalankan kebijakan yang mereka dukung.
“Kenapa kalian tidak makan MBG yang katanya bergizi itu?” ujar Rocky.
Menurut Rocky, apabila MBG memang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat, para pengambil keputusan seharusnya juga bersedia merasakan secara langsung makanan yang diberikan kepada penerima program tersebut.
Ia menilai persoalan mengenai anggaran konsumsi bukan hanya berkaitan dengan besar kecilnya nominal. Lebih dari itu, masalah tersebut menyangkut persepsi masyarakat terhadap aspek keadilan serta bagaimana uang negara digunakan.
Rocky juga mempertanyakan apakah perbedaan anggaran konsumsi tersebut memiliki dasar yang dapat dijelaskan secara terbuka kepada publik. Terlebih, pemerintah saat ini terus mendorong pentingnya efisiensi anggaran dan pemerataan manfaat dari penggunaan keuangan negara.
Pernyataan Rocky itu pun memunculkan beragam tanggapan di ruang digital.
Sebagian masyarakat menganggap kritik tersebut penting sebagai bagian dari upaya mendorong transparansi dan akuntabilitas anggaran. Namun, ada pula pihak yang berpendapat bahwa biaya konsumsi anggota DPR memiliki komponen dan kebutuhan tersendiri sehingga tidak tepat jika langsung disandingkan dengan biaya makanan dalam program MBG.
Terlepas dari perbedaan pandangan tersebut, polemik ini kembali mengarahkan perhatian publik pada persoalan penggunaan anggaran negara. Keterbukaan mengenai dasar penentuan biaya konsumsi, termasuk komponen yang membentuk nominal tersebut, menjadi penting agar masyarakat dapat memahami dan menilai kebijakan secara objektif.
Begitu pula dengan program MBG. Penjelasan mengenai standar biaya, kualitas serta komposisi menu menjadi bagian penting untuk memastikan program tersebut berjalan sesuai tujuan.
Kini, publik menanti penjelasan dari DPR maupun pemerintah mengenai dasar dan komponen anggaran konsumsi anggota dewan. Pada saat yang sama, masyarakat juga berharap seluruh penggunaan anggaran negara dilakukan secara efisien, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
