JAKARTA (AKunberita.id) Komisi III DPR dan pemerintah dalam rapat kerja di parlemen telah merampungkan pembahasan RUU Perampasan Aset pada Rabu (18/11). RUU Perampasan Aset akan disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR hari ini. Namun pengesahan UU Perampasan aset ini mendapat kekhawatiran dari kelompok sipil karena dianggap akan ada potensi penyalahgunaan kewenangan aparat setelah undang-undang ini disahkan.
Mereka sepakat membawa RUU itu untuk disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna DPR yang akan dilaksanakan hari ini Kamis (19/11/26).
RUU Perampasan aset ini sudah mulai digagas 23 tahun lalu, RUU ini sejak awal disuarakan oleh pegiat anti korupsi, tetapi tidak benar-benar untuk segera direalisasikan secepatnya.
Sejak diajukan ke DPR pada 2010, penyusunan draf dan naskah akademik mulai berjalan sejak September 2025 hingga Januari 2026.
Puncaknya, pembahasan RUU Perampasan Aset direspons cepat oleh para politikus di DPR setelah aksi demonstrasi mahasiswa dan kelompok sipil pada Agustus 2026 lalu. Para demonstran mengultimatum RUU itu disahkan sebelum 15 Desember 2026.
Kini, setelah pembahasannya di DPR rampung, Wakil Menteri Hukum Eddward Sharief Omar Hiariej berkata masyarakat menaruh harapan besar pada RUU ini.
“Masyarakat menaruh harapan besar agar seluruh tahapan perampasan aset mulai dari penelusuran, pemblokiran, dan penyitaan hingga pengelolaan aset dapat dilaksanakan secara adil,” kata Eddy di ruang rapat Komisi III DPR, Rabu (18/11).
Sementara, Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman mengklaim bahwa pihaknya sudah “memproteksi” undang-undang ini dari kemungkinan digunakan sebagai alat kekuasaan dan pemerasan oleh aparat hukum.
“Terkait dijadikannya undang-undang ini sebagai alat kekuasaan atau alat untuk memeras oleh aparat penegak hukum, sudah kita proteksi,” kata politisi Partai Gerindra, yang juga Ketua Ketua Komisi III DPR Habiburokhman, Rabu (18/11).
Habiburokhman tidak merinci keterangannya. Kekhawatiran potensi penyalahgunaan kewenangan aparat itu disuarakan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia













