MEDAN (Akunberita.id) Sikap manajemen PT Samakta Indo Mandiri yang tidak memenuhi undangan Rapat Dengar Pendapat (RDP) DPRD Kota Medan menuai kekecewaan keras dari anggota dewan, Selasa (17/11/2026).
Perusahaan tersebut dipanggil untuk memberikan klarifikasi terkait pengaduan dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak terhadap seorang pekerja bernama Gio Doni. Ketidakhadiran perusahaan dalam RDP di Komisi 2 dianggap tidak menghargai Lembaga legislative tersebut.
Absennya manajemen perusahaan itu pun memantik reaksi anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon. Ia menilai ketidakhadiran PT Samakta Indo Mandiri menunjukkan sikap yang tidak menghargai lembaga legislatif, terlebih persoalan yang hendak dibahas menyangkut dugaan pelanggaran hak-hak pekerja.
“Kita sangat kecewa dengan ketidakhadiran pihak PT Samakta Indo Mandiri atas undangan RDP. Mereka tidak menghargai lembaga dewan ini,” tegas Janses.
RDP tersebut dipimpin Wakil Ketua Komisi II DPRD Medan, Modesta Marpaung, didampingi Janses Simbolon.
Modesta menegaskan, pihaknya tidak akan berhenti pada penundaan rapat. Komisi II berencana kembali melayangkan undangan kepada manajemen perusahaan bersama instansi terkait agar persoalan yang diadukan pekerja dapat dibongkar secara terang.
“Kita akan panggil ulang. DPRD tidak bisa disepelekan seperti ini,” ujar Modesta.
Sembilan Bulan Bekerja, Gio Doni Mengaku Tak Pernah Terima Gaji
Di balik mangkirnya perusahaan dari RDP, terdapat persoalan serius yang menjadi perhatian DPRD Medan. Gio Doni mengaku selama kurang lebih sembilan bulan bekerja, dirinya tidak pernah menerima pembayaran gaji.
Dalam pengaduannya, Gio Doni menerangkan bahwa dirinya mulai bekerja pada 2025 melalui perusahaan penyedia jasa tenaga kerja PT Samakta Indo Mandiri yang beralamat di kawasan Marelan Pasar III Timur, Medan.
Ia kemudian ditempatkan di PT Bintang Toba, Kawasan Industri Medan (KIM), sejak April hingga Desember 2025.
Namun, selama menjalankan pekerjaan tersebut, Gio mengaku tidak pernah menerima upah sebagaimana mestinya. Ironisnya, ia juga mengaku tidak pernah mengajukan pengunduran diri, tetapi pada Oktober 2026 justru memperoleh informasi bahwa dirinya telah diberhentikan.
Pengakuan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: bagaimana status hubungan kerja Gio Doni selama sembilan bulan tersebut? Mengapa hak upah yang diklaim belum dibayarkan? Dan atas dasar apa perusahaan menyatakan dirinya telah diberhentikan?
Pertanyaan-pertanyaan inilah yang seharusnya dijawab langsung oleh manajemen PT Samakta Indo Mandiri dalam forum RDP DPRD Medan.
“Ini yang mau kita klarifikasi. Tidak digaji, tidak mengundurkan diri, tiba-tiba sudah dipecat. Di mana keadilan bagi pekerja?” tegas Janses.
DPRD Diminta Tidak Berhenti pada Pemanggilan
Komisi II DPRD Medan memastikan akan menjadwalkan ulang RDP dengan menghadirkan manajemen PT Samakta Indo Mandiri dan instansi ketenagakerjaan terkait.
Langkah tersebut dinilai penting untuk mengurai persoalan secara objektif, sekaligus memastikan apakah hak-hak normatif pekerja telah dipenuhi sesuai ketentuan perundang-undangan.
Kasus yang diadukan Gio Doni bukan sekadar persoalan PHK, melainkan juga menyangkut dugaan tidak dibayarkannya upah selama masa kerja.
Publik kini menunggu ketegasan DPRD Medan dalam mengawal persoalan tersebut. Sebab, pemanggilan perusahaan tidak boleh sekadar menjadi agenda formalitas. Jika benar terdapat hak pekerja yang tidak dipenuhi, persoalan itu harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan dan penegakan hukum ketenagakerjaan.
Sementara itu, klarifikasi dari manajemen PT Samakta Indo Mandiri masih diperlukan untuk memberikan gambaran berimbang atas pengaduan tersebut.













