Rangkaian penggeledahan di belasan titik sejak Rabu (08/07) terkait dugaan korupsi di lingkungan PLN, ASABRI, dan Krakatau Steel (KS) memicu perhatian publik dan respons dari sejumlah pejabat negara. Salah satu sosok yang ikut terseret dalam pusaran isu ini adalah Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah.
Saat memberikan keterangan kepada awak media pada Jumat (10/07), Febrie membenarkan bahwa kediaman pribadinya menjadi salah satu lokasi yang digeledah polisi. Dari penggeledahan tersebut, petugas menyita uang asing serta emas batangan seberat 74 kilogram. Meski demikian, Febrie menegaskan bahwa seluruh aset yang disita tersebut memiliki asal-usul yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sisi lain, ia membantah memiliki keterkaitan dengan lokasi penggeledahan lainnya, termasuk sebuah kafe di kawasan Cipete, Jakarta Selatan, maupun sengkarut kasus batu bara PLN.
Di tengah situasi ini, Kejaksaan Agung (Kejagung) memastikan tetap fokus mengusut perkara-perkara yang menjadi sorotan publik, seperti kasus di Badan Gizi Nasional (BGN). Febrie menyatakan bahwa Kejagung sangat menghormati proses penegakan hukum yang tengah berjalan. Sebagai bagian dari langkah tersebut, Kejaksaan Tinggi di Jawa Tengah telah mulai memeriksa langsung pelaksanaan dapur program Makan Bergizi Gratis (MBG), termasuk fasilitas milik Polri. Namun, pihak kejaksaan menegaskan operasi lapangan ini sama sekali tidak berhubungan dengan aksi penggeledahan yang dilakukan kepolisian baru-baru ini.
Operasi penggeledahan berskala besar ini digawangi oleh tim gabungan dari Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortastipidkor) Polri bersama Ditreskrimsus Polda Metro Jaya. Penyelidikan ini berfokus pada dugaan kasus korupsi, penyuapan, dan pencucian uang. Dalam aksi terbarunya di sebuah ruko di Cipete, polisi mengamankan sejumlah dokumen krusial beserta barang bukti lainnya berdasarkan dua laporan masyarakat yang masuk ke kepolisian.
Menariknya, kehadiran personel TNI di beberapa titik penggeledahan selama dua hari berturut-turut—termasuk di rumah dinas pejabat Kejagung—sempat memicu spekulasi publik mengenai adanya ketegangan terselubung antarinstitusi keamanan. Kendati demikian, rumor tersebut langsung ditepis oleh pihak TNI. Seorang pejabat militer menegaskan bahwa pengamanan yang mereka lakukan murni prosedur standar dan tidak ada kaitannya dengan isu liar yang beredar.
Sementara itu, Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya memilih untuk tidak mengomentari gesekan dan benang kusut penegakan hukum antara kepolisian dan kejaksaan ini. Alih-alih memberikan tanggapan spesifik, Presiden justru menyampaikan pesan mendalam agar seluruh aparatur negara melakukan introspeksi diri demi memperbaiki tata kelola pemerintahan.
