(AKunberita.id): Bank Dunia telah menetapkan standar kemiskinan baru untuk negara menengah-atas (upper-middle income poverty rate) sebesar $8,30 berdasarkan paritas daya beli (purchasing power parity/PPP) pada juni 2025. Artinya, di negara menengah-atas, penduduk dengan pengeluaran kurang dari $8,30 PPP/orang/hari digolongkan sebagai masyarakat miskin.
Jika dikonversi dengan asumsi nilai tukar $1 PPP tahun 2024 = Rp5.993,03, masyarakat miskin di negara menengah-atas memiliki pengeluaran kurang dari Rp49,7 ribu/orang/hari, atau kurang dari Rp1,49 juta/orang/bulan.
Berdasarkan standar tersebut membuat jumlah penduduk miskin Indonesia pada tahun 2024 menjadi bertambah yakni mencapai 193,49 juta orang, setara 68,25% dari total populasi nasional
Angka tersebut berbeda dengan data Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, yang menggunakan standar garis kemiskinan nasional Rp595,2 ribu/orang/bulan pada September 2024.
Jika memakai standar BPS, jumlah penduduk Indonesia yang tergolong miskin pada September 2024 hanya 24,06 juta orang, setara 8,57% dari total populasi nasional.
“Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda,” kata BPS dalam siaran pers (2/5/2025).
“Walaupun Indonesia saat ini berada pada klasifikasi negara berpendapatan menengah-atas, namun perlu diperhatikan bahwa posisi Indonesia baru naik kelas ke kategori tersebut. Sehingga, bila standar kemiskinan global Bank Dunia diterapkan, akan menghasilkan jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi,” lanjutnya.
