New York – Perang di Timur Tengah semakin memanas. Amerika yang memilki kekuatan Militer No. 1 di Dunia tidak membuat Iran menjadi takut. Kini Perang di Timur Tengah tidak hanya antara Iran VS AS dan Israel, tapi sudah melibatkan Arab Saudi dan Yaman.
China sebagai sekutu dekat Iran menuduh Amerika Serikat (AS) telah membuat kawasan Timur Tengah ke “tepi jurang yang berbahaya” dengan mengobarkan perang melawan Iran.
AS telah memecah belah negara Arab yang mayoritas muslim. Tuduhan tersebut, seperti dilansir AFP dan Al Arabiya, Rabu (15/7/2026), dilontarkan Beijing saat terlibat cekcok dengan Washington dalam rapat darurat Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) membahas kelompok Houthi, yang bermarkas di Yaman dan didukung Iran.
Situasi di Timur Tengah semakin memanas setelah Houthi kembali menyerang Arab Saudi, yang meruntuhkan gencatan senjata informal yang memberikan ketenangan di kawasan tersebut selama empat tahun terakhir.
Memanasnya kembali konflik Houthi-Saudi memperburuk ketegangan di kawasan, yang selama beberapa bulan terakhir diselimuti oleh konflik antara AS dan Israel melawan Iran. Terlebih gencatan senjata rapuh antara Washington dan Teheran kolaps, dengan kedua negara kembali saling serang beberapa hari terakhir.
“AS memikul tanggung jawab yang tidak terbantahkan atas situasi ini di Yaman dan Laut Merah,” kata utusan diplomatik China untuk PBB, Sun Lei.
“AS-lah yang menghambat upaya Dewan (Keamanan PBB) untuk mengakhiri permusuhan, serta membiarkan krisis di Gaza terus berlanjut dan ketegangan meluas,” cetus Sun dalam tuduhannya.
“Tanpa mandat dari Dewan Keamanan, dan di tengah berlangsungnya negosiasi antara AS dan Iran, AS melancarkan serangan militer terhadap Iran, yang sekali lagi menyeret situasi di kawasan tersebut ke tepi jurang yang berbahaya,” tegasnya.
Pernyataan Sun itu menanggapi kritikan yang dilontarkan Duta Besar untuk PBB, Mike Waltz, yang menuduh China melanggar embargo senjata PBB yang diberlakukan terhadap Houthi.
“Negara-negara seperti Iran dan, sampai tingkat tertentu, perusahaan dan entitas di China telah melanggar Resolusi 2216 tanpa banyak menerima konsekuensi,” sebut Waltz.
Resolusi Dewan Keamanan PBB no 2216, yang disahkan tahun 2015, mewajibkan Houthi untuk menghentikan permusuhan dan menarik diri dari wilayah-wilayah yang mereka kuasa di Yaman.
Dalam perdebatan sengit antara kedua negara adidaya tersebut, utusan China menegaskan bahwa AS “seharusnya merefleksikan tindakannya sendiri dan mengambil langkah-langkah konkret untuk menghapus dampak negatif dari tindakan dan retorikanya”.
Resolusi itu menetapkan embargo senjata yang secara terarah terhadap Houthi, serta menjatuhkan sanksi terhadap individu-individu, termasuk pembekuan aset dan larangan bepergian.
